Plt Bupati Kudus, Kaji Karantina Wilayah Kudus

  • Whatsapp
dok ayosemarang.com

fokusmuria.co.id, KUDUS – Jumlah Pasien Dalam Pengawasan (PDP) atau Orang Dalam Pengamatan (ODP) di Kabupaten Kudus semakin makin bertambah. Belum juga masyarakat Kudus yang kembali dari perantauan. Hal tersebut menggerakkan Pemerintah Kabupaten Kudus membahas kebijaksanaan karantina daerah. Hal tersebut muncul waktu Rapat Pelajari Perlakuan COVID-19 di Command Center, Senin (30/3/2020).

Menurut Plt Bupati Kudus Hartopo, dilangsir dari ayosemarang.com karantina daerah dapat diaplikasikan dengan analisis dan jeli di lapangan. Dia menyebutkan, jumlahnya penerima pertolongan atau jaring pengaman sosial harus tepat. Disamping itu, dibutuhkan pos-pos terintegrasi di tiap pintu masuk kota Kudus.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Pecel Pakis Colo Kudus

Protokolnya harus jelas. Karena itu, kita membutuhkan analisis yang lebih dalam, tegas Hartopo. Hartopo mewanti-wanti supaya janganlah sampai saat karantina daerah yang di karantina malah memunculkan permasalahan baru.

Termasuk juga kita rumuskan, siapa yang memiliki hak terima pertolongan sosial atau jaring pengaman sosial, apa yang statusnya ODP atau masyarakat tidak dapat yang telah tertera di Dinas Sosial. Kita harus juga sediakan pos terintegrasi di setiap tepian untuk mengantisipasi jalan raya manusia, tuturnya.

Disamping itu, Hartopo menjelaskan, peranan aktif kades, lurah, atau camat harus lebih dinaikkan. Intinya, berkaitan dengan datanya beberapa pemudik atau tenaga kerja yang datang dari zone merah COVID-19. Beberapa kades, lurah, serta camat harus mencatat dengan cara tepat masyarakatnya.

Baca Juga :  Bengkok Pemdes Tanjungrejo Kudus, di sulap jadi tempat wisata

Disamping itu, penerapan publikasi supaya warga Kudus tidak membuat pekerjaan yang mempunyai potensi mengundang keramaian atau keramaian harus juga tetap dikerjakan. Beberapa kades, lurah, serta camat diharap untuk selalu memberi pandangan pada warga mengenai makna khusus aplikasi gaya hidup sehat serta bersihkan tangan gunakan sabun.

Peranan beberapa kepala desa, lurah, serta camat harus terus pro aktif untuk mencatat masyarakatnya yang datang dari lokasi zone merah COVID-19. Disamping itu, dikerjakan juga keterangan pada warga untuk mengaplikasikan social distancing. Pekerjaan yang mempunyai potensi ramai supaya dipending.

Publikasi bahaya virus COVID-19 serta usaha penjagaan harus juga terus dilaksanakan, katanya. Selain itu, Kapolres Kudus Catur Gatot Efendi menyorot mengenai info hoaks yang tersebar di warga. Faksinya menyarankan semua warga Kudus supaya tidak gampang menebar atau membuat kabar hoaks.

Baca Juga :  Angkot Kudus Berharap dapat Prioritas beli premium

Mengingat, kabar hoaks bisa membuat warga cemas. Kami minta supaya warga tidak gampang untuk menebar kabar hoaks. Ini benar-benar beresiko. Ditambah lagi, keadaan sekarang sedang berlangsung wabah global yang cukup menggelisahkan, tuturnya. Berkaitan dengan usaha penjagaan serta perlakuan COVID-19, Dandim 07/22 Kudus Irwansyah punyai opini lain.

Faksinya menyarankan, Pemerintah Kabupaten Kudus serta Team Gugus Pekerjaan Perlakuan COVID-19 harus lakukan kerja dengan cara sporadis. Berarti, perlu beberapa langkah riil yang terarah serta ada sangsi. Disamping itu, Irwansyah menyarankan supaya Pemerintah Kabupaten Kudus mempersiapkan ruangan isolasi bilamana berlangsung insiden yang tidak diharapkan.

Alangkah lebih baiknya, untuk usaha penjagaan dilaksanakan dengan cara sporadis. Banyak ajakan tetapi warga tidak menghiraukan. Karena itu, memerlukan sangsi. Disamping itu, saya merekomendasikan Pemkab Kudus punyai gedung untuk jadikan untuk ruangan isolasi, katanya. (adv)

Pos terkait