DPRD Kudus, Bentuk Tim Investigasi Lambanya Pencairan BST

  • Whatsapp

fokusmuria.co.id, KUDUS – Terkait Penyaluran BST Kemensos, DPRD Kabupaten Kudus membentuk tim untuk terjun ke sembilan kecamatan untuk menginvestigasi penanganan pandemi Covid-19 di daerah. Tim ini terdiri atas 45 orang wakil rakyat itu ingin menelusuri lambannya pencairan bantuan sosial tunai (BST) ke warga terdampak pandemi.

Masan selaku Ketua DPRD Kudus mengatakan pihaknya telah menggelar rapat pimpinan di gedung DPRD Kudus, Selasa (12/5) Kemarin. Hasilnya, legislatif sepakat turun ke lapangan memantau semua persoalan terkait penanganan dampak pandemi Covid-19. (baca juga : ucapan idul fitri 2020)

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Odading di Kudus Tak Kalah Sama Odading Mang Soleh

“Banyak keluhan dan masukan dari masyarakat kepada kami, terutama terkait masih banyaknya warga belum mendapatkan BST dari pemerintah). Kami ingin tahu sebenarnya ada persoalan apa saja di lapangan,”ujar Masan.

Masan mengatakan, tim akan turun mulai Rabu (13/5). Sebanyak 45 anggota DPRD Kudus dibagi dalam sembilan tim untuk melakukan investigasi di sembilan kecamatan. Pihaknya juga ingin mengetahui sejauh mana sosialisasi program-program pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19.

Baca Juga :  1.069 Masyarakat Kudus, Hari ini Terima BST Kemensos Rp 600.000/orang

Dia mengatakan, tim juga akan mengecek sejauh mana persiapan pemerintah desa mencairkan BST. Apakah sudah melakukan perubahan anggaran, apakah daftar penerima sudah ditempel dan diumumkan ke publik, hingga apakah ada penerima bantuan dobel di desa,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kudus Sunardi mengakui masih banyak warga belum menerima bantuan sosial. Dari total daftar penerima BST 26 ribu, baru sekitar 4.424 warga (17 persen) menerima BST dari anggaran daerah. Sunardi mengakui persoalan data penerima menjadi kendala penyaluran BST. “Penyaluran bansos terbentur proses pengumpulan dari desa. Karena ini masih periode awal, jadi wajar jika datanya masih begini,” ujar Sunardi.

Baca Juga :  Tradisi Syawalan di Kudus Tahun ini, ditiadakan

Selain itu, HM Hartopo selaku Plt Bupati Kudus menegaskan pendataan penerima BST harus melibatkan pengurus RT, agar datanya valid.“Pengurus RT pasti tahu mana warga yang bisa makan dan kesulitan makan. Mereka tahu kondisi lingkungan sekitarnya, sehingga mana yang berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Pos terkait