Di jepara, 50 Persen Alokasi BOS untuk Gaji Guru Honorer

  • Whatsapp

fokusmuria.co.id, JEPARA – Guru honorer yang tergabung dalam Paguyuban GTT PTT SDN SMPN Kabupaten Jepara menuntut peraturan baru dana Dukungan Operasional Sekolah( BOS) eksklusifnya alokasi optimal 50 persen buat pendapatan guru honorer diterapkan. Mereka memperhitungkan, ketentuan baru tersebut ialah langkah yang pas buat tingkatkan kesejahteraan guru honorer.

Perwakilan Paguyuban GTT PTT SDN SMPN Kabupaten Jepara Rizal Faiz Muhammad berkata, dikala ini sudah turun Permendikbud No 8 Tahun 2020. Ketentuan baru pemakaian dana BOS 2020 dapat membayar pendapatan guru honorer sampai optimal 50 persen. Tidak semacam tadinya di mana sekolah cuma boleh memakai hingga 15 persen.

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Dilarang Masuk Pasar Jika Tidak bermasker

Bersama kebijakan tersebut, terdapat ketentuan spesial yang diresmikan. Salah satunya guru honorer wajib memiliki NUPTK yang terdaftar di Dapodik per 31 Desember 2019 dan belum memperoleh sertifikasi.

Tetapi realitas di lapangan, mereka diberikan pesan perjanjian kerja( SPK) dengan masa berlaku satu tahun kebijakan baru tersebut tidak dijadikan bagaikan dasar( disampingkan).” Jadi SPK kami masih dengan ketentuan lama. Di sebagian kecamatan SPK telah dimohon ditandatangani serta dikumpulkan,” katanya.

Baca Juga :  Di Jepara Bantuan Covid 19, Jangkau 197.861 KK

Sebab seperti itu, mereka mengharapkan terdapat penundaan penandatanganan SPK 2020 baik buat yang bersumber dari BOS ataupun APBD.” Sembari dicoba penyusunan GTT PTT supaya cocok kebijakan Permendikbud baru. Sebab di lapangan terdapat guru yang ber NUPTK tetapi pembiayaannya masih masuk APBD. Sepatutnya ini kan dapat diganti informasi supaya pembiayaannya masuk BOS,” terangnya.

Rizal melanjutkan, perihal yang pula mereka harapkan ialah pada penerapan ketentuan baru pemakaian dana BOS di lapangan betul- betul dapat dioptimalkan.” Ketentuan optimal 50 persen itu wajib dapat dioptimalkan,” ucapnya.

Sedangkan itu Pimpinan Komisi C DPRD Jepara Nur Hidayat melaporkan, pada 3 Maret kemudian grupnya telah menggelar rapat kerja komisi C dengan Disdikpora supaya Permendikbud No 8 Tahun 2020 bisa direalisasikan tahun ini. Tetapi realitasnya Pemkab belum merealisasikan apalagi masih memakai ketentuan lama.

Baca Juga :  Ini alasan, Tersangka Pembunuhan GRAB Kudus

Dikala itu pihak dinas pula membagikan angin fresh mengoptimalkan kenaikan kesejahteraan guru honorer dengan mekanisme pendapatan cocok Permendikbud.” Tetapi dikala kami jalani monitoring dalam wilayah. Kami temukan terdapat SPK ini yang tidak terdapat pergantian dari tahun tadinya,” katanya.

Keadaan itu dikatakannya, menampilkan seakan tidak terdapat intensitas dalam menyejahterakan guru honorer.” Kami sarankan pada dinas SPK diberhentikan dahulu serta dicoba ulasan dahulu. Kami mau Permendikbud ini dapat terealisasi serta tidak disampingkan. Jangan hingga terdapat kepentingan tertentu dalam pelaksanaanya. Ayo beri penghargaan pada guru honorer,” imbuhnya.

Pos terkait