Demo Perangkat Desa di Rembang tuntut pensiun usia 65 Tahun

  • Whatsapp
dok. suaramerdeka.com

fokusmuria.co.id, REMBANG -Senin (17/2) Puluhan perangkat desa mengelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kabupaten Rembang, dan menuntut agar Pemkab Rembang menerapkan kebijakan usia pensiun perangkat desa berstatus non-PNS sampai selesai yakni 65 tahun.

Menurut Perangkat Desa Meteseh Kecamatan Kaliori di langsir dari susramerdeka.com mengatakan dalam perda pasal itu dianulir dan tidak diimplementasikan. Justru yang dipakai adalah yang genap 60 tahun

Bacaan Lainnya
Baca Juga :  Warga di Rembang, rusak kursi balai desa, memprotes data penerima Bantuan

mengacu Permendagri No 64/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa dalam Perda No 9/2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Usia pensiun 65 tahun .

menurut Koordinator aksi, Suminto di kutip dari suaramerdeka.com mengatakan Permendagri No 64/2017 asal 118 ayat 5 menyatakan perangkat desa berstatus non-PNS menjalankan masa tugasnya sampai selesai yakni 65 th

Baca Juga :  Pria Peramal Nomor Togel “Digaruk” Satpol PP, Alasan Ini Yang Membuatnya Sebatas Dipindah Tempat

Nur Purnomo Mukdi Widodo selaku Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Rembang, mengatakan pihaknya menggelar rapat membahas permasalahan perangkat desa itu dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta sejumlah perwakilan Paguyuban Perangkat Desa Indonesia Kabupaten Rembang.

beliau menyebut pihaknya belum bisa memastikan surat keputusan pengangkatan perangkat desa yang menyebutkan memiliki masa bakti hingga umur 65 th. ”Benar di Permendagri ada pasal tentang perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Permendagri tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.’’

Baca Juga :  Prakiraan Cuaca Rembang, Selasa (14 April 2020)

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Rembang pihaknya belum bisa memastikan apakah surat keputusan pengangkatannya tertulis hingga usia 65 tahun. beliau menerangkan apabila masih ada beda pendapat antara Pemkab dan perangkat desa, pihaknya siap untuk meminta pertimbangan dari Kemendagri.

sumber: suaramerdeka.com

Pos terkait