62.000 Warga Kudus, Akan Dapat BLT dan Sembako

  • Whatsapp
illustrasi

fokusmuria.co.id, KUDUS – Pencatatan penerima program jaring pengaman sosial untuk menangani efek epidemi (COVID-19) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, direncanakan selesai sebelum akhir April 2020 sehingga dapat disalurkan segera.

menurut Sunardi selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Pendudukan, dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus di langsir dari antaranews.com mengatakan “Kami membidik pencatatan dapat selesai sebelum puasa maka penyalurannya dapat juga dijalankan secepat-cepatnya, “

Bila saatnya tidak memenuhi untuk verifikasi, katanya, program jaring pengaman sosial itu dapat langsung disalurkan rencananya pada 62.000 keluarga dengan nilai pemberian Rp200.000 per keluarga per bulan.


Target penerimanya, yaitu layanan ojek, penarik becak, PKL, juru parkir, difabel, sopir angkot, pekerja seni, buruh sembarangan, karyawan pasar, pelayan resto, pedagang kecil pelataran pasar, serta tenaga kerja di usaha mikro atau bidang informal.

Baca Juga :  Setiap Polsek dan Dandim Kudus bakal dirikan Dapur Umum

Senada di katakan Adji Setiawan selaku Kepala Bidang Pelayanan Rehabilitasi Sosial dan Bantuan Jaminan Sosial memberikan tambahan program jaring pengaman sosial bukan hanya mengambil sumber dari APBD Kudus serta Dana Desa, tetapi dari APBD Propinsi Jateng dan APBN.

Pemberian dari APBN akan diberi berbentuk pertolongan langsung tunai (BLT) Rp600 ribu per keluarga dengan jumlah alokasi penerimanya 6.573 keluarga yang bukan penerima PKH.

Pemberian sosial bersumber dari APBD Propinsi Jateng berbentuk beras 100 ton, dengan ketentuan ada surat keterangan penyerta dari bupati berkaitan dengan keadaan genting COVID-19.

Beras itu akan dikasih ke orang dalam pengawasan (ODP), pasien dalam pemantauan (PDP), pasien positif corona, masyarakat miskin, serta difabel di zone merah.

Baca Juga :  BPR Kudus, Laba 2019 Mencapai Rp. 760,1 Juta

Pertolongan mengambil sumber dari Dana Desa, untuk masyarakat terpengaruh yang belum terima pertolongan dari ke-3 sumber itu.

Ketua Komisi D DPRD Kudus Mukhasiran menekan Dinas Sosial P3AP2KB ditempat selekasnya mengakhiri basis data penerima pertolongan sosial masyarakat terpengaruh corona di wilayah itu.

“Warga telah merasai efek virus corona, sebab banyak yang kehilangan pekerjaan, ” katanya.

Pos terkait